PAK

 Era orde baru

Pada pidato kenegaraan, Pj Soeharto di depan anggota DPR/MPR menjelang hari kemerdekaan RI tangal 16 Agustus 1967, menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena diangap sebagai sarang korupsi dan ''pat gulipat''.

Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Namun komite ini hanya ''macan ompong'' karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamni tak direspon pemerintah.

Orde lama 

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan.

Para pemimpin Bulog terlibat pengadaan penjualan dan pendistribusian beras secara gelap laporan komisi 4 pada Juli 1970 menyebut bahwa pengeluaran lebih besar daripada penerimaan untuk tahun 1970 sampai tahun 1971 lembaga-lembaga tersebut merencanakan pengadaan beras dengan biaya rp69.571 miliar tapi jumlah itu hanya akan kembali 56,7 miliar tulis komisi 4 seperti dikutip

Menurut Fahkri Ali dan kawan-kawan dalam Beras, Koperasi, dan Politik Orde Baru: Bustanil Arifin 70 Tahun (1996:146), Bustanil menjadi Kepala Bulog sejak 3 Juni 1973, menggantikan Ahmad Tirtosudiro.

“Kolognas selama tahun 1966 dapat membeli 640.000 ton beras dari dalam negeri dan 308.500 ton beras dari luar negeri,” tulis Achmad Dzaky Siradj dalam 70 tahun Achmad Tirtosudiro: Profil Prajurit Pengabdi (1992:216).

Semua tahu Bulog adalah wilayah basah, hingga orang macam Budiadji terpeleset menuju penjara

Masa kerajaan Majapahit

Praktik korupsi di masa Majapahit kali ini kejadiannya sampai memicu konflik yang cukup besar seperti yang diketahui bersama-sama memasuki awal abad ke-15 pasca gajah Mada wafat Majapahit terpecah menjadi dua kubuh kekuasaan: kubu ini sama-sama mengirimkan wakil ke Ming untuk memberikan hadiah dan diakui keunggulannya. Praktik korupsi ini dilakukan dengan mudah. Pihak dari bhr kepada pedagang dari Tionghoa. Suap ini diberikan kepada mereka agar Ming mau mengakui keberadaan kerajaan tandingan ini akibat ada kekuatan yang terpecah ini perang saudara akhirnya terjadi titik meski perang berakhir dengan cepat banyak daerah jajahan dari Majapahit yang akhirnya lepas dan menguasai kerajaan-kerajaan lain.